Bayangkan seorang kepala daerah hari ini. Kasnya menipis: transfer dipangkas, ekonomi lesu, PAD malah turun. Tapi target kinerjanya tidak ikut menyusut. IKU dan target PAD yang dipatok di masa normal tetap harus tercapai, sementara pusat masih menilai daerah dari seberapa mandiri fiskalnya. Ukuran yang dibuat untuk menandai keberhasilan, di tengah krisis, berubah jadi perintah halus untuk mengeruk lebih keras✍️
Refleks paling gampang saat terdesak adalah menggenjot PAD: naikkan pajak, tambah retribusi, perketat pungutan. Masalahnya, warga juga sedang susah. Memeras daya beli yang sudah tipis sama saja memukul ekonomi yang sedang sakit, dan ujungnya PAD makin turun, bukan naik. Persis seperti pedagang yang sepi pembeli lalu menaikkan harga ke pelanggan yang tersisa: bukannya selamat, malah ditinggalkan.💔
Justru di saat seperti ini, sebagian jalan generatif bukan kemewahan jangka panjang, tapi pegangan jangka pendek. Menghidupkan aset dan BUMD yang menganggur adalah langkah paling murah, sebab tidak menambah beban siapa pun. Kemitraan menahan APBD yang kehabisan napas agar tidak memikul semuanya sendiri. Menahan diri menambah pungutan saat daya beli jatuh juga menjaga penerimaan tetap hidup, sebab warga yang masih bisa berbelanja adalah PAD yang masih ada. Membangun ekosistem penuh memang lambat, tapi langkah cepat tadi cukup untuk bertahan🧐
Maka pertanyaan sebenarnya bukan bagaimana memaksa PAD naik di tengah resesi, tapi apa yang masih layak diukur saat semuanya menyusut. Memaksakan target lama cuma menyisakan dua kekalahan: gagal di atas kertas, atau memeras warga sampai ekonominya makin ambruk. Memungut warga yang sedang susah ibarat membunuh ayam bertelur emas justru saat ayamnya sakit. Di masa darurat, target yang tak realistis perlu dinegosiasikan jujur, dan ukurannya digeser: bukan besarnya PAD, tapi dari mana ia datang dan apakah warga masih sanggup bertahan. Itu bukan mengakali kinerja, tapi menolak ukuran yang justru menghancurkan daerah yang ingin diselamatkannya🏁
No comment yet, add your voice below!